SERANG,PARLEMENBANTEN.COM– Ikatan Sosial Warga Maluku (ISOWAKU) secara resmi menyatakan keberatan atas beredarnya informasi yang menyebut pelaku pengeroyokan dan pembacokan terhadap personel Brimob di Kota Serang sebagai bagian dari “Kelompok Ambon”.
Organisasi tersebut menilai pelabelan tersebut tidak akurat dan berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap warga Maluku yang menetap maupun beraktivitas di Provinsi Banten.
Praktisi hukum sekaligus Bidang Hukum dan Advokasi ISOWAKU, Fredi Moses Ulemlem, S.H., M.H., bersama tim hukum lainnya yakni Fidelis Dion Rumyaan, S.H., Shinta F. Prameswari, S.H., dan Sarmadan Letetuni, S.H., mempertanyakan dasar penggunaan istilah tersebut dalam informasi yang telah menyebar luas ke masyarakat.
Menurut tim hukum ISOWAKU, berdasarkan data yang mereka himpun, dua orang pelaku yang telah diamankan justru diketahui berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, untuk memberikan penjelasan resmi.
“Kami sangat menyayangkan beredarnya informasi tersebut karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Warga Maluku di Banten tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut, namun berpotensi terdampak akibat pelabelan yang tidak tepat,” ujar perwakilan ISOWAKU dalam keterangan tertulisnya.
ISOWAKU menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar masalah identitas daerah, melainkan menyangkut prinsip akurasi informasi dan tanggung jawab publik. Mereka mengingatkan bahwa penyampaian keterangan oleh aparat harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menyudutkan kelompok masyarakat tertentu.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan objektif. Yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana adalah individu pelaku yang terlibat, bukan komunitas, suku, ataupun daerah asal tertentu,” tegas pihak ISOWAKU.
Hingga berita ini diturunkan, ISOWAKU berharap Polda Banten segera memberikan klarifikasi terbuka guna meluruskan informasi yang beredar demi menjaga kondusivitas dan kerukunan antarwarga di Provinsi Banten. (system)
