TANGERANG SELATAN, PARLEMENBANTEN.COM – Tim penasihat hukum terdakwa perkara dugaan peredaran uang palsu, Muhammad Farhan alias Pehong, menyatakan kliennya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) asal Kota Tangerang Selatan diduga menjadi korban manipulasi dan jeratan pihak lain.
Hal tersebut disampaikan penasihat hukum Muhammad Farhan, Suhartawan Hutapea, S.H., M.H.Kes., dari Law Firm IMS & ASSOCIATES, melalui keterangan tertulis yang diterima jurnalis parlemenbanten.com, Sabtu (21/11/2026) siang.
Suhartawan menilai perkara dugaan peredaran uang palsu yang tengah diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk posisi dan peran konkret masing-masing pihak yang terlibat. Ia menegaskan, kliennya bukanlah produsen, pencetak, maupun bandar utama.
“Dalam kehidupan sehari-hari, Farhan hanyalah seorang pengemudi ojek online dan pekerja wiraswasta kecil berpendidikan SMK yang menjadi tulang punggung tunggal dalam menafkahi istri serta anak-anaknya yang masih kecil,” ujar Suhartawan dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Suhartawan, keterlibatan kliennya murni berada pada posisi perantara yang bertindak atas arahan, perintah, serta pancingan pihak lain di tengah tekanan ekonomi keluarga yang mendesak.
“Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Farhan tidak memiliki peralatan, keahlian, maupun kapasitas untuk mencetak uang palsu,” katanya.
Dalam keterangan tersebut, tim kuasa hukum juga menyebut pihak yang diduga sebagai pembuat dan pencetak uang rupiah palsu berinisial DC, S.T., sementara pihak yang diduga sebagai penyedia awal sekaligus pemasok barang berinisial M. Bst.
“Farhan tergiur menjadi perantara semata-mata karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari untuk membiayai keluarga dan terperangkap dalam skema yang diatur oleh pihak-pihak lain,” imbuh Suhartawan.
Suhartawan turut menyoroti rangkaian transaksi fisik 64 lembar uang rupiah diduga palsu pecahan Rp100.000 dengan total nominal Rp6.400.000.
Berdasarkan keterangan pihaknya, seluruh penyerahan uang tersebut yakni 20 lembar di Warung Kongkow De Latinos pada 14 Mei 2026, 4 lembar di Restoran Lembur Kuring pada 16 Mei 2026, dan 40 lembar di Indomaret Muncul pada 17 Mei 2026 terjadi atas permintaan aktif Saksi YA.
“Saksi YA bertindak di bawah kendali dan pengawasan operasi penyamaran (undercover buy) aparat kepolisian Subdit II Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ungkap Suhartawan.
Sementara itu, anggota tim penasihat hukum lainnya, Petrus Silitonga, S.H., M.H., mengemukakan bahwa fakta persidangan menunjukkan seluruh 64 lembar uang palsu tersebut langsung diserahkan secara utuh kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti.
“Farhan tidak pernah membelanjakan, mengedarkan, atau melepaskan uang palsu tersebut ke pasar tradisional, toko, maupun masyarakat umum, sehingga sama sekali tidak ada kerugian riil atau gangguan terhadap lalu lintas pembayaran di tengah masyarakat,” ujar Petrus.
Terkait wacana pesanan 250 lembar uang palsu senilai Rp25.000.000 yang dituduhkan dalam perkara tersebut, Petrus menyatakan rencana itu tidak pernah terwujud (involuntarily unexecuted) karena ketiadaan barang pada pihak pemasok berinisial M. Bst.
Petrus berharap hukum pidana dapat ditegakkan secara objektif dan berkeadilan substantif dengan mempertimbangkan peran konkret serta sikap batin terdakwa.
“Hukum harus menyentuh aktor utama, bukan hanya pihak yang paling mudah dijerat. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan berdasarkan pembuktian yang utuh,” tegas Petrus.
Melalui pembelaannya, tim penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim PN Tangerang agar mempertimbangkan latar belakang ekonomi, penyesalan, serta sikap kooperatif terdakwa sebagai hal yang meringankan, sehingga kliennya dapat memperoleh putusan yang adil dan terbebas dari hukuman denda yang dinilai tidak terjangkau.
“Penasihat hukum tetap menghormati proses persidangan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap fakta serta alat bukti kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Tim berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa,” pungkas Petrus.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi parlemenbanten.com masih berupaya mengonfirmasi pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun penyidik Subdit II Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna memperoleh keterangan berimbang terkait dakwaan serta pengembangan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang disebutkan oleh tim penasihat hukum terdakwa. (sg)



