SERANG, PARLEMENBANTEN.COM – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Provinsi Banten mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersikap transparan terkait penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua DPD GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menyangkut keberpihakan negara terhadap kelestarian kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa.
Ia meminta kepala daerah tidak lepas tangan dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Ada apa dengan Pemerintah Provinsi Banten? Ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang? Ketika Ujung Kulon membutuhkan perlindungan, mengapa justru muncul kebijakan penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitarnya? Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membuka ruang eksploitasi daripada memastikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya,” ujar Zein dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026) malam.
Selain menuntut keterbukaan Gubernur Banten dan sikap resmi Bupati Pandeglang, GMNI Banten secara khusus mendorong DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka terhadap proses penentuan zonasi WUP tersebut.
Zein juga menyoroti wacana pemerintah mengenai pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo.
Ia mengingatkan agar rencana relokasi tersebut tidak membuat negara abai dalam memastikan keamanan habitat asli Badak Jawa di Kabupaten Pandeglang.
“Jangan sampai kita sibuk mencari rumah baru bagi Badak Jawa, tetapi gagal menjaga rumah yang selama ini menjadi tempatnya bertahan hidup. Jangan pindahkan badaknya, sementara persoalan perlindungan habitatnya tidak mendapatkan kepastian,” tegas Zein.
Dalam pernyataannya, GMNI Banten merumuskan lima tuntutan utama, yakni keterbukaan Gubernur Banten soal dasar penentuan WUP, sikap resmi Bupati Pandeglang terkait perlindungan pesisir, evaluasi Kepmen ESDM oleh Kementerian ESDM, prioritas perlindungan habitat asli TNUK oleh Kementerian Kehutanan, serta pengawasan aktif dari legislatif daerah.
Zein memastikan GMNI Banten tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata. Pihaknya siap membangun konsolidasi bersama masyarakat Pandeglang, mahasiswa, akademisi, dan pegiat lingkungan untuk mengawal kebijakan ini melalui jalur advokasi, audiensi, kajian kebijakan, hingga aksi damai.
“Kami tidak sedang menghalangi pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang mengabaikan keselamatan lingkungan. Ujung Kulon bukan komoditas, bukan ruang kosong untuk kepentingan ekonomi, dan bukan warisan yang boleh dipertaruhkan oleh kebijakan sesaat,” pungkasnya.
Menanggapi dinamika kebijakan di sekitar Ujung Kulon ini, pihak Dinas ESDM Provinsi Banten sebelumnya mengonfirmasi bahwa masuknya area perairan tersebut dalam peta WUP merupakan bagian dari penyelarasan zonasi potensi sumber daya mineral dan tata ruang nasional.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten juga telah menyatakan sikap menolak wacana pemindahan Badak Jawa ke luar daerah, seiring dengan penjelasan Kementerian Kehutanan bahwa kajian habitat kedua semata-mata didasari pertimbangan mitigasi risiko bencana alam. (sg)



