Ciputat,parlemenbanten.com – Menjelang genap dua tahun masa bakti Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution pada Maret 2027, aspek perencanaan pembangunan dan realisasi kebijakan daerah mendapat sorotan dari elemen mahasiswa.
Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal (HM Madina) Jakarta menggelar aksi Mimbar Bebas di Pelataran FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Sabtu (31/10/2026).
Aksi bertajuk “Menjelang Dua Tahun Kepemimpinan Pemerintah di Wilayah Sumatera Utara” tersebut turut didukung oleh organisasi kepemudaan daerah lainnya, antara lain Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta, Himpunan Mahasiswa Padang Lawas (HIMA Palas), dan Himpunan Mahasiswa Labuhan Batu (HIMLAB) Raya Jakarta.
Selain penyampaian orasi ilmiah, aspirasi juga diperkuat secara kultural melalui pembacaan puisi berjudul “Mandailing, di Bawah Matahari yang Sama” oleh Melati Media Syaputri Syukri, yang merefleksikan persoalan degradasi lingkungan, keselamatan kerja, serta ketimpangan aksesibilitas pelayanan dasar di daerah.
Evaluasi Kebijakan Sektoral: PETI dan Infrastruktur Jalan
Dalam tinjauan kebijakan publik, Ketua Umum HM Madina Jakarta, Rabiatul Adawiyah, memaparkan dinamika penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Mahasiswa mencatat, secara regulasi eksekutif telah menerbitkan Surat Penghentian Aktivitas PETI No. 660/0698/DLH/2025 dan membentuk Satgas Penanganan PETI melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/0655/K/2026.
Satgas juga telah mengeksekusi operasi penertiban di DAS Batang Gadis pada September 2026.
Namun, mahasiswa meminta pemerintah daerah membuka data komprehensif mengenai mitigasi dampak sosial-ekonomi, mengingat pernyataan Bupati terdahulu mengindikasikan adanya keterlibatan lebih dari 10.000 tenaga kerja lokal pada sektor informal tersebut.
Dari aspek infrastruktur, HM Madina menyoroti pemenuhan target dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.
Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 berada di angka 61,39 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 62 persen pada tahun 2026.
Mahasiswa mendesak Pemkab untuk segera memublikasikan realisasi capaian fisik di lapangan guna memastikan interkoneksi antar-kecamatan berjalan optimal.
Analisis Makro: IPM, Angka Kemiskinan, dan SPM Pendidikan
Di bidang pendidikan, berdasarkan baseline data RKPD 2026, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Madina meningkat dari 8,84 tahun (2023) menjadi 9,11 tahun (2024).
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 2024 juga mencatat angka partisipasi yang tinggi, yaitu 96,63 persen untuk usia 5-6 tahun dan 98,46 persen untuk pendidikan dasar usia 7-15 tahun.
Secara makro, Berita Resmi Statistik BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina tahun 2025 berada pada level 74,26 (naik 0,82 poin).
Selaras dengan itu, angka kemiskinan makro per Maret 2025 turun menjadi 7,91 persen dari periode sebelumnya sebesar 8,69 persen, atau berkurang sekitar 3.400 jiwa.
Kendati indikator makro menunjukkan tren positif, HM Madina menekankan pentingnya membaca data tersebut secara linier dengan kondisi riil di lapangan, seperti distribusi tenaga pendidik dan pemulihan lingkungan.
Melalui Mimbar Bebas ini, mahasiswa secara resmi merumuskan empat tuntutan utama: penegakan hukum PETI secara konsisten, pemulihan kawasan terdampak ekologis, pemerataan kemantapan jalan pedesaan, serta pemenuhan sarana pendidikan di wilayah terpencil.
Aksi ditutup dengan pernyataan tegas dari Rabiatul Adawiyah yang meminta pemerintah daerah hadir secara konkret melalui kebijakan terukur yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Mandailing Natal. (red)
