TANGERANG SELATAN, PARLEMENBANTEN.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 234 Solidarity Community (SC) Kota Tangerang Selatan, Adam Pradha Wicaksono, S.H., pasang badan menolak wacana pemerintah terkait pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Sikap tegas tersebut ditegaskan Adam Pradha Wicaksono sebagai representasi suara masyarakat dan generasi muda Banten dalam merespons polemik rencana translokasi satwa langka kebanggaan Indonesia itu.
“Sebagai bagian dari masyarakat Banten, kami turut bersuara dan sangat prihatin atas rencana pemindahan Badak Jawa ini. Dengan tegas, DPC 234 SC Kota Tangerang Selatan menyatakan menolak,” tegas Adam Pradha Wicaksono dalam keterangan resmi yang diterima redaksi parlemenbanten.com, Rabu (18/11/2026) siang.
Dalam pernyataannya, Adam membedah empat risiko fatal apabila pemindahan lintas pulau dan provinsi tersebut tetap dipaksakan. Pertama, tingginya risiko kematian satwa langka akibat stres selama proses penangkapan hingga perjalanan menuju lokasi baru. Kedua, kelayakan ekosistem dan daya dukung habitat di Taman Nasional Alas Purwo dinilai belum teruji secara komprehensif.
Ketiga, Adam menyoroti potensi ancaman penyebaran penyakit menular. Menurutnya, perpindahan satwa liar dari satu ekosistem ke ekosistem lain membawa risiko penularan patogen baru yang dapat membahayakan populasi Badak Jawa maupun satwa endemik di lokasi tujuan. Keempat, pemerintah didesak memprioritaskan pemulihan ekosistem serta penguatan sistem pengamanan di Ujung Kulon.
“Konservasi bukan sekadar memindahkan hewan. Badak Jawa bukan benda yang bisa dipindahkan sesuka hati. Konservasi yang benar adalah menjaga habitat aslinya tetap layak huni, bukan memindahkannya ke tempat lain,” tandas Adam.
Lebih jauh, tokoh pemuda Tangsel ini menuntut pemerintah bersikap transparan dalam menyusun kebijakan konservasi dengan melibatkan pakar independen, akademisi, pemerhati lingkungan, serta tokoh masyarakat lokal. Adam menekankan bahwa penolakan yang disuarakan organisasinya bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral demi menjamin kelangsungan hidup Badak Jawa di masa depan.
Ia mendesak pemerintah pusat meninjau ulang wacana relokasi tersebut dan kembali memusatkan perhatian pada penguatan pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai satu-satunya benteng terakhir populasi Badak Jawa di dunia.
“Biarkan Badak Jawa tetap berada di tanah air leluhurnya. Yang harus kita perbaiki adalah rumahnya, bukan memindahkannya,” pungkas Adam.
Polemik rencana relokasi ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menggagas pembangunan habitat kedua di Alas Purwo saat menghadiri forum COP31 di Turki dengan alasan mitigasi ancaman bencana gempa bumi, tsunami, dan erupsi Gunung Anak Krakatau.
Menyikapi gelombang aspirasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusumah sebelumnya juga telah menyatakan penolakan keras serta meminta agar tidak ada uji coba pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon, mengingat catatan kematian seekor Badak Jawa bernama Musofa pasca translokasi pada November 2025 lalu.
Sementara itu, pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Komunikasi Pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo saat ini ditunda dan belum masuk tahap keputusan teknis.
Kemenhut menegaskan bahwa perlindungan in-situ di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama, dan setiap opsi pengembangan habitat kedua tidak akan dijalankan tanpa kajian ilmiah mendalam serta pembuktian kesiapan ekologis secara menyeluruh. (Red)



