JAKARTA, PARLEMENBANTEN.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mulai memacu tahapan konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Panitia Ad Hoc MPR RI yang dibentuk khusus guna merancang mekanisme persidangan dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Kamis, 19 November 2026 besok.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Parlemen Banten di Kompleks Parlemen, Senayan, Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu kekuatan politik utama yang mengirimkan jajaran elite legislatifnya ke dalam tim kerja strategis tersebut.
Sebanyak tujuh orang kader ditugaskan, terdiri dari satu unsur pimpinan dan enam orang anggota, termasuk legislator perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III, Marinus Gea.
Adapun ketujuh legislator Fraksi PDI Perjuangan dalam jajaran Panitia Ad Hoc MPR RI tersebut meliputi:
Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Bambang Pacul) – Wakil Ketua MPR RI / Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI
Drs. Utut Adianto – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI & Ketua Komisi I DPR RI
Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
Hj. Sadarestuwati, S.P., M.M.A. – Bendahara Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
Dr.Marinus Gea, S.E., M.Ak. – Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (Anggota DPR RI Dapil Banten III)
Sonny Tri Danaparamita, S.H., M.H. – Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
H. Abidin Fikri, S.H., M.H. – Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa komposisi kepanitiaan telah rampung dan seluruh anggota siap tancap gas menjalankan mandat lembaga.
“Benar, strukturnya sudah lengkap. Kamis langsung rapat!” tegas politisi senior yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Mengacu pada agenda resmi Sekretariat Jenderal MPR RI yang dihimpun redaksi, rapat perdana tersebut akan digelar pada pukul 13.00 WIB di Ruang Delegasi Nusantara V, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Pertemuan perdana ini difokuskan untuk merumuskan draf rancangan Ketetapan MPR serta menyusun tata tertib pelaksanaan Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden.
Langkah cepat parlemen ini merupakan tindak lanjut konstitusional pasca MPR RI menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Merujuk hasil keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI pada Senin (16/11/2026), tahapan suksesi kursi orang nomor dua di Indonesia ini telah ditetapkan secara ketat:
Batas Akhir Pengusulan Nama (25 November 2026): Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama kandidat calon Wakil Presiden beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Verifikasi Administrasi: Tim Verifikasi MPR RI yang dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bersama Ketua Tim Habiburokhman akan meneliti keabsahan seluruh berkas persyaratan kedua kandidat.
Sidang Paripurna Pemilihan dan Pelantikan (9 Desember 2026): MPR RI akan menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pemungutan suara untuk memilih, menetapkan, sekaligus melantik Wakil Presiden terpilih sisa masa jabatan 2024–2029.
Di tengah bergulirnya persiapan teknis di Senayan, dinamika politik mengenai sosok yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto turut menghangat.
Berdasarkan catatan pemberitaan nasional dan pernyataan sejumlah petinggi partai politik koalisi, beberapa figur kunci mencuat dalam bursa calon Wakil Presiden.
Dari internal Partai Gerindra, nama Ketua Harian DPP sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal DPP sekaligus Menko PMK Sugiono, hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani ramai diperbincangkan.
Selain itu, jajaran ketua umum partai koalisi pemerintahan juga masuk dalam radar pengamat dan elite politik, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sementara dari unsur PDI Perjuangan, nama Ketua DPR RI Puan Maharani juga sempat disinggung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai figur yang memiliki rekam jejak kuat di lembaga legislatif.
Kendati spekulasi nama terus berkembang di ruang publik, pimpinan partai koalisi pemerintahan menegaskan bahwa mekanisme pengusulan dua nama kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden Prabowo Subianto sebelum nantinya diputuskan secara demokratis oleh anggota MPR RI dalam Sidang Paripurna 9 Desember mendatang. (sg)



