TANGERANG SELATAN ,PARLEMENBANTEN.COM– Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Tangerang Selatan menyatakan sikap tegas untuk memboikot pelaksanaan Musrenbang Tematik Kepemudaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas proses penyelenggaraan yang dinilai tidak inklusif dan kurang transparan.
Ketua GMNI Tangsel, Kriston Haluya Situmorang, mengungkapkan bahwa persiapan forum tersebut terkesan hanya memenuhi formalitas tanpa melibatkan seluruh elemen pemuda secara luas di Kota Tangerang Selatan.
Menurutnya, Musrenbang seharusnya menjadi ruang partisipasi murni bagi akar rumput, bukan sekadar seremonial untuk segelintir kelompok.
“Kami melihat mekanisme penjaringan aspirasi dalam Musrenbang Tematik ini belum mengakomodasi keberagaman organisasi kepemudaan yang ada. Apabila prosesnya tetap tidak transparan dan tidak inklusif, kami dari GMNI Tangsel siap melakukan boikot terhadap agenda tersebut,” tegas Kriston dalam keterangannya pada Minggu (29/3/2026).
Sorotan utama GMNI tertuju pada keterbatasan keterlibatan kelompok pemuda dalam merumuskan isu-isu strategis yang akan dibawa ke tingkat daerah.
Mereka mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Bappelitbangda Kota Tangsel, untuk mengevaluasi kembali daftar undangan dan metode keterlibatan peserta agar benar-benar mencerminkan representasi pemuda Tangsel.
Sebelumnya, Pemkot Tangsel dijadwalkan menggelar Musrenbang Tematik Kepemudaan pada Kamis, 2 April 2026, di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel. Acara ini awalnya diproyeksikan untuk menjaring inovasi dari 48 peserta terpilih, termasuk perwakilan BEM dan KNPI, guna menyusun RKPD 2027 yang tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, GMNI Tangsel masih menunggu itikad baik dari penyelenggara untuk membuka ruang dialog yang lebih terbuka bagi seluruh organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Tangerang Selatan. (sg)
