JAKARTA, parlemenbanten.com – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran (PKSP), Dr. Tulus Santoso, menegaskan bahwa pembaruan regulasi penyiaran harus diarahkan pada penataan objek regulasi yang tepat serta pembagian kewenangan yang jelas antar regulator.
Penegasan tersebut disampaikan dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2026 yang digelar pada 10–11 November 2026 di Jakarta.
Berdasarkan rilis resmi Humas KPI Pusat, forum konsolidasi nasional yang mempertemukan jajaran KPI Pusat dan 34 KPI Daerah (KPID) seluruh Indonesia termasuk KPID Provinsi Banten ini mengusung tema “Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional”.
Dalam forum yang turut mengawal pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di DPR RI tersebut, Tulus Santoso menyoroti ketertinggalan regulasi lama dalam menjangkau distribusi konten audiovisual berbasis internet atau layanan over-the-top (OTT).
Tulus menekankan pentingnya kedaulatan dalam penataan konten digital. Menurutnya, pembaruan undang-undang bertujuan menciptakan keadilan ekosistem media dan melindungi kepentingan publik, bukan sekadar memperluas kewenangan.
Tulus menambahkan bahwa aturan baru membutuhkan redefinisi objek dan pembagian kewenangan yang tegas antarregulator.
Ia juga menggarisbawahi urgensi penguatan sinergi antara KPI Pusat dan KPID di daerah dalam mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat serta sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai instrumen deteksi dini pergeseran norma siaran.
Sebagaimana dikutip dari dokumentasi Humas KPI, rangkaian Rakornas KPI 2026 turut diisi arahan strategis dari para pemangku kepentingan terkait tantangan disrupsi digital yakni :
1. Ketua KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menegaskan bahwa lembaga penyiaran tetap memegang peran strategis sebagai pemersatu bangsa dan sarana verifikasi informasi yang akurat di tengah arus disrupsi digital.
2. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa pemerintah telah memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR RI guna mendudukkan hubungan platform digital dan lembaga penyiaran secara proporsional.
3.Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti pentingnya transformasi digital, adaptasi kecerdasan buatan (AI), serta keselarasan dalam penguatan kelembagaan KPI.
Rangkaian Rakornas KPI 2026 ditutup pada hari kedua melalui seminar nasional bertajuk “Regulasi Berkeadilan, Mengawal Kepentingan Publik, dan Penguatan Kelembagaan KPI dalam RUU Penyiaran” yang melibatkan asosiasi lembaga penyiaran, akademisi, dan komunitas untuk merumuskan rekomendasi komprehensif bagi penyempurnaan RUU Penyiaran. (sg)
