JAKARTA, parlemenbanten.com – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI langsung menggerakkan mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Kepastian ini bergulir setelah Gibran mendatangi Gedung MPR RI dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Berbeda dengan proses pemakzulan yang wajib melewati pemeriksaan di DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK), pengunduran diri Wapres memiliki jalur konstitusional yang lebih ringkas.
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian jabatan Wapres yang kosong tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, melainkan dipilih melalui sidang MPR.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa MPR akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama kandidat pengganti posisi Wakil Presiden.
Merujuk UUD 1945 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, proses pengisian kekosongan kursi Wapres memiliki tahapan dan batas waktu sebagai berikut:
Paling lama 3 x 24 jam: MPR menggelar rapat gabungan menetapkan jadwal sidang.
Paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan: Pimpinan MPR mengirimkan pemberitahuan jadwal dan syarat pencalonan kepada Presiden.
Paling lambat 14 hari sebelum sidang: Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres beserta berkasnya.
Paling lama 7 hari: Tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan dokumen kandidat.
Paling lambat 60 hari sejak kekosongan: MPR menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan Wapres baru.
Tahapan ini dapat berjalan paralel sesuai kesepakatan jadwal di parlemen.
Kunjungan Gibran ke Gedung Nusantara III MPR RI dilakukan setelah ia menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut berlangsung di tengah dinamika putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikannya serta usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR RI.
(sg)
