JAKARTA, (parlemenbanten.com) – Dinamika pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2026–2029 pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.
Hingga Jumat (20/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan maupun menyerahkan dua nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Di tengah penantian keputusan kepala negara tersebut, usulan dari Presidium Nasional Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Presnas IKA GMNI) turut menjadi perhatian publik.
Dikutip dari Berita Prioritas, Presnas IKA GMNI telah mengirimkan surat resmi bernomor 122/SB/Presnas/IKA-GMNI/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang ditandatangani Ketua Presidium Nasional Ir. Iwan Hendrawan bersama Sekretaris Jenderal Franciscus Rajak Sinaga kepada Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam surat tersebut, IKA GMNI menyodorkan dua nama tokoh nasional untuk dipertimbangkan mendampingi Presiden pada sisa masa jabatan 2026–2029, yakni:
1. Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonom dan teknokrat senior yang menjabat sebagai Menteri Keuangan RI (2025–2026) serta mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Widjono Hardjanto: Politikus senior sekaligus salah satu tokoh pendiri Partai Gerindra yang juga pernah duduk sebagai anggota DPR RI dan petinggi korporasi.
Sebagaimana dilansir Central Batam dan Limapagi, dokumen dari IKA GMNI tersebut murni bersifat aspirasi organisasi kemasyarakatan, dan hingga kini belum ada tanggapan maupun konfirmasi resmi dari Istana terkait kedua figur yang diusulkan.
Perkembangan Terbaru hingga Jumat (20/11/2026)
Sementara bursa nama terus berkembang di masyarakat, proses persiapan kelembagaan di parlemen maupun perdebatan hukum tata negara mengalami sejumlah perkembangan penting hingga Jumat (20/11/2026)
Rapat Perdana Tim Verifikasi MPR: Dilansir dari Kompas.com, Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden MPR RI yang beranggotakan 36 orang menggelar rapat perdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (20/11/2026).
Anggota Tim Verifikasi Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja selama tujuh hari untuk melakukan pemeriksaan administratif maupun faktual di lapangan termasuk memverifikasi persyaratan usia dan keabsahan ijazah kedua kandidat yang nantinya diajukan Presiden.
Sorotan Tenggat 14 Hari Kerja: Di sisi lain, belum diserahkannya dua nama cawapres hingga Jumat (20/11/2026) memicu peringatan dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Dikutip dari Hukumonline, Mahfud mengingatkan bahwa merujuk UU MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR, pengajuan dua nama cawapres dari Presiden harus diterima paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan digelar.
Jika batas waktu Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB terlewati, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang Paripurna MPR yang semula ditetapkan pada 9 Desember 2026 disesuaikan kembali agar tidak menimbulkan persoalan keabsahan hukum.
Rencana Penyerahan Nama 25 November:
Sebelumnya, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto dan Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc Benny K. Harman pada Kamis (19/11/2026) menyampaikan bahwa pimpinan MPR menerima sinyal Presiden Prabowo akan hadir langsung ke Kompleks Parlemen untuk menyerahkan dua nama kandidat cawapres pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.
Di kalangan partai koalisi pemerintah, sikap menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif kepada kepala negara juga terus menguat.
Setelah PKB menyatakan menyerahkan keputusan kepada Presiden, Partai Amanat Nasional (PAN) pada Jumat (20/11/2026) turut menegaskan hal serupa, sementara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan agar sosok pendamping Prabowo nantinya merupakan figur yang cerdas dan mampu membantu kerja pemerintahan. (sg)



