JAKARTA, PARLEMENBANTEN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Penasihat Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal penuh proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.
Sebagai kelompok dengan komposisi anggota terbesar di MPR RI, Kelompok DPD memastikan kesiapannya mendukung calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto demi menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), usai mengikuti Rapat Gabungan pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD yang membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Sultan menekankan bahwa proses konstitusional ini harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional dan titik balik untuk meredakan polemik politik di ruang publik, sehingga pemerintah dapat kembali berkonsentrasi penuh menyelesaikan agenda pembangunan dalam sisa tiga tahun masa bakti.
“Proses pergantian Wakil Presiden ini harus kita jadikan momentum untuk mengakhiri keributan bangsa. DPD RI berharap seluruh dinamika politik terkait pengisian jabatan Wapres ini berjalan aman, damai, dan kondusif,” tegas Sultan.
Untuk memperlancar seluruh tahapan pemilihan sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Kelompok DPD RI telah merampungkan rapat internal dan memutuskan mengirim 16 delegasi guna memperkuat dua alat kelengkapan khusus bentukan MPR.
Dalam keterangannya, Sultan merinci bahwa 16 delegasi tersebut terbagi ke dalam dua tim kerja, yakni delapan orang untuk Tim Verifikasi calon Wakil Presiden serta delapan orang untuk Panitia Ad Hoc mekanisme pemilihan.
Tim Verifikasi bertugas meneliti pemenuhan syarat administratif dua nama calon usulan Presiden, sementara Panitia Ad Hoc merumuskan tata tertib pemilihan beserta draf ketetapan MPR.
Sebagai informasi, Rapat Gabungan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani pada Jumat (13/11/2026) menyepakati empat poin utama, yakni pengiriman surat permintaan dua nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam tenggat waktu maksimal 14 hari, pembentukan tim verifikasi dan panitia ad hoc, serta penetapan target pelantikan Wakil Presiden terpilih pada 2 Desember 2026. (sg)
