Kota Serang, parlemenbanten.com – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi–Agis, mendapat sorotan positif dari legislatif. Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, memberikan nilai rapor 7 dari skala 10 atas kinerja duet pemimpin tersebut yang dinilai membawa perubahan nyata bagi wajah Kota Serang.
Muji Rohman menyampaikan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada kondisi di lapangan serta berbagai terobosan yang telah dilakukan selama satu tahun kepemimpinan.
“Kami realistis, kami berikan angka tujuh. Ini sudah sangat baik karena banyak terobosan yang dilakukan. Jika konsisten hingga empat tahun ke depan, angka 10 bisa saja terlampaui,” ujar Muji kepada wartawan di Kota Serang, Sabtu (14/2/2026).
Transformasi Wajah Kota dan Birokrasi
Salah satu poin yang mendapat apresiasi adalah keberanian pemerintah daerah dalam melakukan penataan infrastruktur, termasuk melalui proyek Royal Baroe. Meski sempat menuai kritik, khususnya terkait persoalan drainase, legislatif menilai pemerintah menunjukkan respons cepat dengan melakukan evaluasi.
Selain pembangunan infrastruktur, pembenahan birokrasi juga dinilai mengalami kemajuan. Kota Serang disebut menjadi salah satu daerah pionir di Provinsi Banten dalam penerapan manajemen talenta, yakni penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
Kebijakan Pro-Rakyat dan Kesejahteraan
Muji juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat, salah satunya penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak dengan nominal di bawah Rp50.000.
“Jangan dilihat dari nominal Rp50.000 saja. Jika dikalkulasikan dengan ratusan ribu wajib pajak, jumlahnya sangat besar dan tentu membantu masyarakat,” katanya.
Di sektor ketenagakerjaan, DPRD turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Serang yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara serta berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer agar tidak kehilangan pekerjaan.
Sinergi dan Keterbukaan terhadap Kritik
Menutup evaluasinya, Muji menilai kepemimpinan Budi–Agis menunjukkan sikap adaptif dan terbuka terhadap kritik. Hal tersebut terlihat dari respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, baik melalui media sosial maupun rekomendasi resmi DPRD.
“Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat. Kami melihat keduanya tidak anti-kritik dan responsif terhadap masukan publik. DPRD juga akan terus mengawal anggaran agar persoalan klasik seperti jalan rusak dapat diselesaikan secara bertahap,” tutupnya. (red)
