JAKARTA, PARLEMENBANTEN.COM – Di tengah dinamika politik nasional mengenai bursa calon Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Muda Nusantara (DPN RUMUS), Irhas Abdul Hadi, menilai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memiliki kapasitas dan modal politik yang layak diperhitungkan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Minggu (15/11/2026) malam, Irhas menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, Wakil Presiden memegang peran strategis untuk memperkuat kerja pemerintahan, merawat stabilitas politik, serta memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan ke dalam keputusan negara.
“Indonesia tidak hanya membutuhkan Wakil Presiden yang mampu berdiri di samping Presiden. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu berdiri di antara negara dan rakyat, memastikan keduanya tetap terhubung, bahkan ketika kepentingan dan pandangan berada dalam posisi yang berbeda,” ungkap Irhas.
Menurut Irhas, kapasitas Dasco dalam mengelola perbedaan terbentuk melalui perjalanan panjang sejak ikut membangun Partai Gerindra pada 2008, menjadi anggota DPR RI pada 2014, hingga menjabat Wakil Ketua DPR RI selama dua periode (2019–2024 dan 2024–2029).
Pengalamannya di Komisi III, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta koordinator bidang ekonomi dan keuangan DPR dinilai memberinya pemahaman lintas sektor.
Irhas mencatat, kemampuan komunikasi politik Dasco dalam menghubungkan keluhan publik dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto terlihat dalam sejumlah momentum kebijakan:
Polemik Distribusi LPG 3 Kilogram (Februari 2025): Dasco menyampaikan keluhan masyarakat terkait antrean akibat pembatasan penjualan di tingkat pengecer kepada Presiden Prabowo.
Langkah itu berujung pada instruksi pemerintah untuk kembali mengizinkan pengecer berjualan sembari menata sistem distribusi.
Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen (Akhir 2024): Dasco mengomunikasikan usulan DPR kepada Presiden agar kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan secara selektif, sehingga pemerintah menetapkan tarif 12 persen hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025.
Aspirasi Kesejahteraan Hakim (Oktober 2024): Dasco memfasilitasi penyampaian aspirasi para hakim mengenai peningkatan kesejahteraan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Selain kebijakan ekonomi dan kelembagaan, Irhas juga menyoroti keterbukaan Dasco terhadap gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan sebagai indikator penting kesehatan demokrasi.
Ia mencatat pertemuan pimpinan DPR bersama perwakilan BEM UI, ITB, IPB, dan Universitas Trisakti pada 17 Oktober 2024 yang membahas isu TAPERA, perumahan rakyat, dan lapangan kerja.
Momentum signifikan lainnya terjadi pada 3 September 2025 pascagelombang demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025.
Saat itu, Dasco bersama pimpinan DPR menerima perwakilan dari 16 organisasi kemahasiswaan, termasuk HMI, GMNI, GMKI, KAMMI, IMM, dan aliansi BEM.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan DPR, mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja, serta menyambungkan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah.
“Demonstrasi tidak harus menjadi akhir komunikasi antara mahasiswa dan negara. Di sinilah Dasco memiliki modal politik yang menarik: kemampuan membuka komunikasi dengan kelompok yang secara tradisional dikenal kritis terhadap pemerintah,” ujar Irhas.
Dari sisi kapasitas personal, Irhas menyebut latar belakang pendidikan Dasco yang memadukan ilmu teknik elektro dari Universitas Pancasila, gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung, hingga pengukuhannya sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Pakuan pada 2022, serta rekam jejaknya di Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak 1983, menjadi bekal untuk mempertemukan dunia politik, organisasi masyarakat, dan kelompok intelektual.
Kendati demikian, Irhas menegaskan bahwa mengusulkan nama Dasco dalam percakapan kepemimpinan nasional tidak berarti menutup ruang kritik.
Ia menekankan pentingnya pembuktian kinerja di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan korupsi.
“Kemampuan mengonsolidasikan politik tidak boleh berubah menjadi kecenderungan memusatkan kekuasaan. Keterbukaan terhadap mahasiswa pun harus dibuktikan melalui tindak lanjut yang terukur, transparansi, dan keberanian memperbaiki kebijakan, bukan sekadar pertemuan dan dokumentasi,” pungkasnya. (sg)



