Tangerang Selatan,parlemenbanten.com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Zulham Firdaus, menegaskan komitmen kuat lembaganya dalam menjaga integritas, marwah, dan kedisiplinan seluruh anggota legislatif.
Hal tersebut disampaikan secara lugas dalam kegiatan coffee morning bersama insan pers bertema “Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2026” di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (29/10/2026).
Agenda strategis ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tangsel Dr. H. Mustopa, M.A. dan Wakil Ketua II Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos., serta dihadiri jajaran pimpinan komisi dan anggota dewan lainnya seperti Syamsul Hariyanto dan Steven Jansen.
Dalam pemaparannya, Zulham Firdaus menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Kehormatan secara ketat berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD.
Regulasi ini menjadi landasan, gerakan, sekaligus ikhtiar BK untuk memfasilitasi, mengonfirmasi, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh anggota DPRD terkait agenda kerja dan keputusan yang telah disepakati bersama secara musyawarah.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” pungkas Zulham.
Ia menambahkan, penguatan kedisiplinan internal ini merupakan pilar utama untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif di Kota Tangerang Selatan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa, menilai pemaparan capaian ini penting sebagai wujud akuntabilitas publik. “Ini akan menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan akan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, ikut menguraikan evaluasi di sektor birokrasi pemerintahan dan hukum. “Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif,” tutur Ledy. Komisi I memberikan catatan mengenai rendahnya serapan anggaran OPD, penertiban bangunan tanpa izin, serta pemanggilan Green SM terkait kepatuhan regulasi usaha.
Di bidang ekonomi dan operasional teknis, Ketua Komisi II Ricky Yuanda Bastian menjelaskan bahwa dewan terus mengoptimalkan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan.
Salah satu tindakan nyata adalah berkolaborasi dengan Komisi IV memanggil manajemen taksi hijau di wilayah Ciputat guna menyelesaikan kendala operasional di lapangan.
Ketua Komisi IV, Rachmat Hidayat, menyambung pentingnya ketepatan waktu pembangunan fisik. “Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan,” ucap Rachmat.
Komisi IV juga mengawal pengawasan solusi air bersih E. coli di Serpong Lagoon agar dialihkan ke PT PITS, kesiapan venue Porprov (sepatu roda, baseball, softball) pada November, serta penambahan pompa banjir di Maharta, Ciputat, Perigi, dan Pondok Pucung.
Sedangkan dari sektor anggaran, Ketua Komisi III Dra. Made Laksmi Pusparini menekankan pemenuhan target pendapatan dari dinas-dinas penghasil dan mendorong integrasi retribusi parkir terpadu guna meminimalkan kebocoran kas daerah.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran dan transparan,” urai Made Laksmi.
Melalui penegasan kode etik oleh Zulham Firdaus bersama pengawasan lintas komisi dalam forum coffee morning ini, DPRD Tangsel memastikan komitmennya untuk terus mengawal kinerja eksekutif agar seluruh program kerja berjalan transparan, tertib hukum, dan akuntabel demi kemaslahatan warga. (red)
Coffee Morning Evaluasi Triwulan III: Ketua Komisi II Ricky Yuanda Bastian Maksimalkan Fungsi Pengawasan Sektor Urgen Tangsel
Tangerang Selatan,parlemenbanten.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ricky Yuanda Bastian, A.Md., menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal dan memaksimalkan tiga fungsi utama legislatif, yakni penganggaran (budgeting), legislasi, dan pengawasan.
Hal tersebut dipaparkannya secara gamblang dalam kegiatan coffee morning bersama insan pers bertema “Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2026” di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Kamis (29/10/2026).
Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tangsel Dr. H. Mustopa, M.A. dan Wakil Ketua II Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos., serta dihadiri jajaran pimpinan komisi, Badan Kehormatan (BK), serta anggota dewan lainnya seperti Syamsul Hariyanto dan Steven Jansen.
Dalam pemaparannya yang lugas, Ricky Yuanda Bastian menjelaskan bahwa pada triwulan ini, Komisi II bergerak cepat melakukan penindakan pengawasan terhadap sejumlah persoalan krusial yang berkembang di masyarakat.
Salah satu langkah konkret dan dinilai sangat urgen di lapangan adalah penanganan terkait polemik keberadaan taksi hijau di wilayah Ciputat.
Ricky menyebut, Komisi II tidak berjalan sendiri melainkan langsung membangun koordinasi lintas sektoral yang kuat dengan melakukan pemanggilan bersama komisi teknis terkait guna meluruskan dan menuntaskan persoalan tersebut di lapangan.
“Kami memanggil bersama, ini menarik biar teman-teman juga tahu, bersama dengan komisi yang menangani dinas teknis yaitu teman-teman Komisi IV, kemarin hadir bersama Pak Rachmat,” jelas Ricky di hadapan awak media. Langkah taktis ini menegaskan pentingnya komitmen Komisi II dalam menjaga stabilitas roda ekonomi dan ketertiban di wilayah Tangerang Selatan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa, menilai agenda paparan capaian kerja ini sangat berharga bagi keterbukaan publik. “Ini akan menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan akan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, ikut menguraikan evaluasi di bidang birokrasi pemerintahan dan hukum. “Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif,” tutur Ledy.
Komisi I menyoroti maraknya bangunan tanpa izin, kelengkapan izin usaha (Green SM), evaluasi serapan anggaran belanja OPD, serta penguatan respons cepat kanal pengaduan publik.
Ketua Komisi IV, Rachmat Hidayat, menyambung pentingnya ketepatan waktu pembangunan fisik. “Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan,” ucap Rachmat.
Komisi IV fokus mengawal pengawasan solusi air bersih E. coli di Serpong Lagoon bersama PT PITS, kesiapan venue Porprov (sepatu roda, baseball, softball) pada November, serta penambahan pompa banjir di Maharta, Ciputat, Perigi, dan Pondok Pucung.
Sedangkan dari sektor anggaran, Ketua Komisi III Dra. Made Laksmi Pusparini menekankan optimalisasi target pendapatan dari dinas-dinas penghasil dan menyarankan integrasi retribusi parkir terpadu guna meminimalkan kebocoran kas daerah.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran dan transparan,” urai Made Laksmi.
Agenda paparan kinerja ini ditutup oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel, Zulham Firdaus, yang memaparkan langkah penegakan disiplin legislator berbasis Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” pungkas Zulham.
Melalui ketegasan fungsi pengawasan yang ditunjukkan Ricky Yuanda Bastian bersama seluruh jajaran legislatif dalam forum coffee morning ini, DPRD Tangsel memastikan akan terus mengawal roda pemerintahan kota agar berjalan lebih transparan, responsif terhadap keluhan warga, serta akuntabel dalam merealisasikan program pembangunan. (red)
