Tangerang Selatan,parlemenbanten.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dra. Made Laksmi Pusparini, mendorong penguatan akuntabilitas kebijakan fiskal serta optimalisasi pencapaian pendapatan daerah.
Dalam kegiatan coffee morning bersama insan pers di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (29/10/2026), Made Laksmi menegaskan pentingnya pengelolaan sektor pendapatan yang terarah untuk menopang kapasitas pembangunan kota.
Agenda strategis bertema “Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2026” ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tangsel Dr. H. Mustopa, M.A. dan Wakil Ketua II Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos., serta dihadiri oleh pimpinan lintas komisi, Badan Kehormatan (BK), serta anggota legislatif lainnya seperti Syamsul Hariyanto dan Steven Jansen.
Sebagai ketua komisi yang membidangi dinas-dinas dan perangkat daerah penghasil, Made Laksmi Pusparini mengharapkan agar seluruh mitra kerja terkait mampu memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan.
Salah satu langkah konkret yang didorong Komisi III untuk mengantisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melakukan integrasi sistem retribusi parkir di wilayah Tangerang Selatan.
Menurut Made Laksmi, pengawasan fiskal oleh legislatif tidak sekadar mengejar pemenuhan target angka, melainkan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan berorientasi penuh pada kemanfaatan publik, meski rincian angka target pendapatan tidak dipaparkan secara mendetail dalam forum tersebut.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Tangerang Selatan,” terang Made Laksmi. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi ini disampaikan melalui media massa agar masyarakat dapat ikut mengawal jalannya roda perekonomian daerah.
Di lokasi yang sama, Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, menekankan pentingnya komunikasi kelembagaan yang responsif di bidang pemerintahan dan hukum. “Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif,” ujar Ledy.
Komisi I memberikan catatan mengenai rendahnya realisasi belanja OPD mitra kerja serta mendesak pemkot segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk penegakan Perda bangunan tanpa izin agar penindakan tidak berjalan terpisah antar-instansi.
Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, memaparkan maksimalisasi tiga fungsi utama dewan (budgeting, legislasi, pengawasan).
Ia mencontohkan tindakan urgen yang diambil berupa pemanggilan bersama dinas teknis terkait masalah operasional taksi hijau di Ciputat.
“Kami memanggil bersama dengan komisi yang menangani dinas teknis yaitu teman-teman Komisi IV, kemarin hadir bersama Pak Rachmat,” tutur Ricky.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Tangsel, Rachmat Hidayat, menyatakan pihaknya siap menjembatani dan mengakomodir harapan warga melalui forum dialog.
Komisi IV mengawal ketat progres fisik penanganan pencemaran air E. coli di Serpong Lagoon untuk dialihkan ke PT PITS, kesiapan venue Porprov (sepatu roda, baseball, softball) pada November, serta penambahan pompa air di titik rawan banjir seperti Maharta, Ciputat, Perigi, dan Pondok Pucung.
“Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan,” kata Rachmat.
Kegiatan ditutup dengan pemaparan dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel, Zulham Firdaus, yang menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kedisiplinan legislatif berjalan tegak lurus berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD sebagai landasan musyawarah.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” pungkas Zulham.
Melalui penajaman fokus yang disampaikan Dra. Made Laksmi Pusparini beserta pimpinan dewan lainnya dalam forum coffee morning ini, DPRD Tangsel memperkuat komitmennya untuk mengawal ketat transparansi anggaran eksekutif agar pembangunan kota dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. (red)
