JAKARTA, parlemenbanten.com – Peta politik nasional diguncang kabar mengejutkan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.
Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie melalui pesan singkat pada Rabu (11/11/2026).
Budi Arie menjelaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore sekitar pukul 16.00 WIB.
Langkah ini diambil menyusul dinamika hukum atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.
Penyerahan surat pada Rabu sore ini merupakan klimaks dari rangkaian pembicaraan tingkat tinggi sejak sehari sebelumnya.
Pada Selasa pagi (10/11/2026), Presiden Prabowo dan Gibran diketahui telah menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih dua setengah jam di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sempat mengonfirmasi kepada publik pasca-pertemuan tersebut bahwa Gibran memang telah menyampaikan niatan awalnya untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika hukum putusan MA.
Dalam pertemuan intensif pada Selasa itu, Mensesneg meluruskan bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak menolak keinginan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan taktis.
Pada momen tersebut, Gibran juga sempat memohon kesempatan untuk tetap membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui koridor hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, dinamika berubah cepat dalam waktu 24 jam. Tekanan politik menguat drastis di gedung DPR RI Senayan pada Rabu (11/11/2026) hari ini.
Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) resmi bergulir setelah perwakilan lintas fraksi menggelar rapat terbatas yang dihadiri dua Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (NasDem) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB).
Sebanyak 117 anggota DPR RI dari lintas fraksi dilaporkan telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan HMP tersebut.
Rincian anggota pengusul terdiri atas Fraksi PKB (18 orang), NasDem (19 orang), PKS (28 orang), PDIP (14 orang), Golkar (11 orang), Gerindra (11 orang), Demokrat (18 orang), dan PAN (1 orang).
Fraksi PDI Perjuangan melalui Utut Adianto bahkan menegaskan sikap politik fraksinya sudah bulat dan siap mengerahkan seluruh kekuatan 110 anggotanya untuk mendukung pemrosesan hak menyatakan pendapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Mayoritas fraksi menilai posisi hukum Gibran sebagai Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat formil kedudukan kepala negara pasca-putusan keabsahan ijazah tersebut.
Tekanan politik parlemen yang masif hari ini diduga mempercepat keputusan Gibran untuk langsung menyerahkan dokumen fisiknya ke Presiden Prabowo sore tadi.
Gibran dijadwalkan akan meneruskan dokumen pengunduran diri resminya secara ketatanegaraan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) besok.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi parlemenbanten.com masih terus berupaya menghubungi Sekretariat Jenderal DPR RI dan Istana Kepresidenan untuk mendapatkan konfirmasi resmi mengenai kelanjutan mekanisme ketatanegaraan pasca-surat pengunduran diri ini diserahkan. (Red)
