JAKARTA, parlemenbanten.com – Budayawan sekaligus tokoh Marhaenis senior, Erros Djarot, memberikan kritik tajam terhadap kecenderungan pendangkalan makna ideologi di tanah air. Beliau mendesak agar ideologi tidak lagi berhenti sebagai slogan, jargon, ataupun sekadar simbol atribut pakaian politik semata.
Hal tersebut disampaikan Erros saat menjadi pembicara utama dalam Kursus Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWAK) Seri #4 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (DPP Genmuda ISRI) secara daring, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Genmuda ISRI yang diterima media, Minggu (23/8/2026), Erros merumuskan Marhaenisme ke dalam tiga kata kunci utama, yaitu merdeka, kemerdekaan, dan memerdekakan. “Merdeka sudah didapatkan, kemerdekaan yang harus dipahami, dan memerdekakan sebagai tugas yang belum tuntas,” tegas Erros di hadapan para peserta kursus.
Pria berusia 76 tahun ini menyatakan bahwa sebuah ideologi akan mati jika tidak memiliki konsekuensi praksis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia meminta kaum pergerakan intelektual untuk tidak terus-menerus terjebak pada perdebatan definisi teoretis, melainkan fokus pada implementasi nilai untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi rakyat di lapangan.
Erros juga menekankan pentingnya membumikan kembali prinsip Trisakti Bung Karno—berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya—di tengah ekosistem digital. Menurutnya, intisari ajaran Marhaenisme sangat aplikatif untuk menjawab tantangan zaman modern, baik dalam konteks perubahan global, di rumah susun perkotaan, hingga wilayah perdesaan.
“Jangan menjadi pseudo-Marhaenisme. Jangan hanya simbol-simbol, jargon maupun atribut baju. Seorang Marhaenis yang memahami substansinya akan menjadi pribadi yang tangguh dan tidak akan rontok dalam segala zaman. Tolong dipikirkan, didiskusikan, dan saya tunggu kebangkitan Genmuda ISRI,” pungkas Erros titip pesan.
Acara yang dipandu oleh moderator Astria Kusmaria ini berjalan interaktif dan diikuti oleh puluhan kader akademisi serta sarjana dari berbagai daerah, yang berkomitmen untuk terus mengawal perumusan kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan keberpihakan pada masyarakat kecil.(sg)
