TANGERANG SELATAN,PARLEMENBANTEN.COM – Proses seleksi terbuka (open bidding) untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini memasuki tahap krusial.
Panitia seleksi (pansel) tengah melakukan penilaian rekam jejak serta pemeriksaan kesehatan terhadap para kandidat yang tersisa.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Selatan, dari sekitar 50 pendaftar awal, sebanyak 25 kandidat dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Mereka kini bersaing memperebutkan lima jabatan strategis, yakni Kepala Dispora, Kepala BKAD, Kasatpol PP, Kepala Disperindag, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Namun, proses ini mendapat sorotan tajam dari kalangan pemuda. Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, Sopian Hadi Permana, S.Sos, M.A.P, mengingatkan agar seleksi terbuka ini tidak sekadar menjadi formalitas atau bahkan ajang “titipan jabatan”.
“Open bidding ini jangan hanya menjadi panggung formalitas untuk mengesahkan nama-nama yang sudah ‘dikondisikan’. Jika itu terjadi, maka semangat meritokrasi yang digaungkan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegas Sopian kepada media.
Ia menilai, kelima jabatan yang dilelang merupakan posisi strategis yang sangat menentukan arah kebijakan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.
“Kalau yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, tapi karena kedekatan atau kepentingan tertentu, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Ini yang harus dicegah sejak awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sopian mendesak pansel untuk benar-benar membuka proses seleksi secara transparan kepada publik, termasuk dalam hal penilaian rekam jejak para kandidat.
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas.
“Publik berhak tahu siapa yang punya integritas dan siapa yang punya catatan masalah. Jangan sampai ada kandidat yang bermasalah justru melenggang bebas karena proses yang tertutup,” pungkasnya. (sg)
