HALMAHERA, parlemenbanten.com – Kolaborasi dan komitmen kebangsaan dari berbagai organisasi kepemudaan terus disuarakan guna mendukung penguatan hukum serta stabilitas nasional.
Langkah ini krusial untuk memastikan seluruh program kerja pemerintah pusat dapat terimplementasi secara merata hingga ke daerah.
Apresiasi terhadap instrumen keamanan negara disampaikan oleh Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) sekaligus Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (FORKAMSI), Albert Hama, SH., MH.
Ia menegaskan dukungan penuh atas kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Albert melalui keterangan tertulis yang diterima meja redaksi, Senin (9/11/2026).
Albert memaparkan bahwa integritas, akuntabilitas, dan ketegasan tanpa pandang bulu merupakan variabel utama yang wajib dipertahankan oleh jajaran Korps Bhayangkara demi merawat kepercayaan masyarakat luas.
Selain memberikan catatan terhadap sektor penegakan hukum, tokoh muda asal Indonesia Timur ini menggarisbawahi komitmen organisasinya untuk berdiri mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konstitusional hingga akhir masa jabatan kelak.
“Komitmen kami adalah ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai tuntas hingga akhir masa jabatan. Dukungan ini tentu berjalan seiring dengan pengawasan dan kritik yang konstruktif demi memastikan pemerintahan tetap berada pada koridor konstitusi,” tegas Albert.
Ia berharap agenda besar nasional yang mencakup kedaulatan pangan, penguatan kualitas SDM, serta penciptaan keadilan sosial dapat berjalan secara transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Di akhir pernyataannya, Albert mengingatkan seluruh elemen kepemudaan untuk meredam potensi polarisasi pasca-kontestasi politik demi mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. (sg)
