TANGERANG SELATAN,PARLEMENBANTEN.COM– Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, Miftahun Najah, menegaskan bahwa pergantian Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan tidak boleh sekadar menjadi seremonial pergantian pejabat. Momentum ini harus diikuti dengan perubahan cara kerja dan pola kemitraan yang nyata dengan organisasi kepemudaan (OKP).
Miftah mengingatkan Kepala Dispora Tangsel yang baru, H. Mukroni, untuk segera merespons dan menindaklanjuti berbagai kritik yang selama ini dilayangkan oleh KNPI. Menurutnya, kritik tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dari berbagai organisasi kepemudaan yang merasa tidak mendapatkan ruang partisipasi yang memadai dalam pembangunan kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.
“Jangan sampai yang berubah hanya nama kepala dinasnya, sementara pola lama yang tertutup, minim komunikasi, dan tidak melibatkan organisasi kepemudaan tetap dipertahankan. Pemuda butuh tindakan nyata, bukan sekadar pergantian jabatan,” tegas Miftah dalam keterangan tertulisnya.Rabu (17/6/2026)
Ia menilai, H. Mukroni harus menunjukkan keberpihakannya kepada pemuda dengan segera membenahi persoalan minimnya pelibatan OKP dalam program Dispora, serta tuntutan transparansi terkait pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah. Miftah juga mengingatkan agar kepemimpinan yang baru tidak bersikap antikritik.
“Kalau Kadispora baru memilih diam terhadap kritik yang berkembang, maka publik akan menilai tidak ada yang berubah. Seorang pemimpin tidak boleh alergi kritik dan tidak boleh menjadi pejabat yang kuping tebal. Justru kritik harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi,” ujarnya.
Miftah menegaskan bahwa KNPI tidak sedang mencari konflik dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, KNPI menjalankan fungsi kontrol sosial agar kebijakan kepemudaan benar-benar berpihak kepada kepentingan pemuda dan OKP sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar pelengkap administratif.
“Organisasi kepemudaan bukan pelengkap laporan kegiatan dan bukan sekadar objek undangan. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program,” katanya.
Oleh karena itu, MPI KNPI Tangsel mendesak Kepala Dispora yang baru untuk berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, termasuk membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh elemen kepemudaan. Jika tidak, jarak antara pemerintah dengan komunitas pemuda akan semakin lebar.
“Kami mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dispora tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui transparansi, keberanian melakukan pembenahan, dan kesediaan mendengar kritik. H. Mukroni memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Dispora benar-benar hadir untuk pemuda, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok birokrasi,” pungkas Miftah.
KNPI berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan kepemudaan dan memastikan seluruh program yang menggunakan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.(system)
