CILEGON, (parlemenbanten.com)—Pemkot (Pemerintah Kota) Cilegon melakukan penanganan kawasan kumuh di Kota Cilegon.
Pada 2023 ini, ada sekitar puluhan kawasan kumuh yang akan disulap menjadi Kawasan tidak kumuh.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Cilegon Ridwan mengatakan, penanganan kawasan kumuh dilakukan berupa perbaikan atau pembuatan drainase, jalan lingkungan dan Tembok Penahan Tanah atau TPT.
“Program itu didominasi usulan masyarakat, ada yang melalui Musrenbang Kelurahan, reses Anggota DPRD Cilegon, dan ada beberapa perencanaan yang dilakukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Ridwan ditemui di Kawasan Kantor Walikota Cilegon, Rabu, 6 September 2023.
Dikatakan Ridwan, pada tahun 2023 ini, total ada sekitar 100 titik yang tersebar di 43 kelurahan.
Anggaran total yang digelontorkan sekitar Rp 17 miliar.
“Anggaran total sekitar 17 miliar. Sekarang prosesnya masih di Barjas (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan),” kata Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon ini.
Ridwan menjelaskan, pada September 2023 ini, program tersebut sudah bisa berjalan.
Penanganan Kawasan kumuh, di satu lokasi pekerjaannya paling lama 1 bulan.
“Pengerjaan sederhana, drainase lingkungan, paving seperti itu, Insha Allah akhir tahun semua selesai,” ucapnya.
Ridwan menambahkan, penanganan kawasan kumuh, bukan hanya dikerjakan oleh Disperkim Kota Cilegon saja.
Namun, ada juga yang dibangun melalui Program Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira).
“Kalau itu sudah rapi, tentu akan mengurangi indeks kawasan kumuh kita,” kata Ridwan.
Kepala Bidang Permukiman pada Disperkim Kota Cilegon Asep Syaefullah mengatakan, penataan pemukiman kumuh di tahun 2023 didominasi oleh usulan Anggota DPRD Cilegon.
“Kebanyakan Pokir (Pokok Pikiran) Anggota DPRD, memang jumlahnya lebih dari 100. Dari Disperkim ada 2 kegiatan,” tuturnya. (*)
