Tangerang Selatan,parlemenbanten.com – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan , Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos., memimpin langsung jalannya kegiatan coffee morning bersama insan pers di Gedung DPRD Kota Tangsel Kamis (29/10/2026).
Didampingi Wakil Ketua I Dr. H. Mustopa, M.A., serta jajaran Komisi dan Badan Kehormatan (BK), Wanto Sugito menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan media massa dalam mengawal keterbukaan kinerja pemerintahan daerah.
Agenda strategis yang mengusung tema “Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2026” ini turut dihadiri oleh anggota dewan lainnya seperti Syamsul Hariyanto, Steven Jansen, beserta jajaran legislator Tangsel.
Dalam arahannya, Wanto Sugito menyampaikan bahwa forum evaluasi triwulan III ini menjadi momentum krusial bagi DPRD untuk memastikan setiap program kerja pihak eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia mendorong seluruh komisi bergerak cepat merespons isu publik, mulai dari penegakan hukum, lingkungan, hingga optimalisasi pendapatan fiskal demi kesejahteraan masyarakat Tangsel.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang edukasi publik. “Ini akan menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan akan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujarnya.
Sejalan dengan arahan pimpinan terkait responsivitas publik, Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam fungsi pemerintahan dan hukum.
“Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif, sehingga teman-teman juga bisa mengetahui apa yang sedang berkembang di lembaga pemerintahan Kota Tangerang Selatan,” kata Ledy.
Komisi I menyoroti penegakan Perda terhadap bangunan tanpa izin, kelengkapan perizinan usaha (kasus Green SM), hingga minimnya realisasi anggaran belanja sejumlah OPD mitra kerja pada triwulan II dan III 2026.
Ledy menegaskan penanganan bangunan tanpa izin tidak boleh terpisah antar-instansi dan mendesak diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) agar penegakan aturan berjalan efektif. Selain itu, Komisi I mendorong penguatan peran FKDM, FKUB, FPK, serta kanal pengaduan seperti Tangsel Siaga 112, SP4N-LAPOR!, dan HELITA.
Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menjelaskan bahwa di triwulan ini pihak dewan memaksimalkan pelaksanaan tiga fungsi utama (legislasi, budgeting, dan pengawasan).
Salah satu penindakan urgen lintas komisi yang dilakukan adalah memanggil pihak terkait mengenai keberadaan taksi hijau di wilayah Ciputat.
“Kami memanggil bersama, ini menarik biar teman-teman juga tahu, bersama dengan komisi yang menangani dinas teknik yaitu teman-teman Komisi 4, kemarin hadir bersama Pak Rachmat,” jelas Ricky.
Ketua Komisi IV DPRD Tangsel, Rachmat Hidayat, menerangkan bahwa pihaknya selalu terbuka mengakomodir aspirasi warga melalui pemerintah daerah.
Di sektor infrastruktur, Komisi IV mengawal pengawasan solusi pencemaran air bakteri E. coli di Serpong Lagoon dengan mendorong pengalihan pengolahannya ke BUMD, PT PITS, serta mengevaluasi kesiapan venue Porprov (sepatu roda, baseball, softball) yang ditargetkan rampung November.
Menghadapi musim hujan, Rachmat juga mengingatkan percepatan fisik penanganan banjir dan penambahan pompa air di kawasan Maharta, Ciputat, Perigi, dan Pondok Pucung.
“Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan. Penyelesaian masalah banjir di setiap wilayah harus benar-benar optimal dan tuntas agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” kata Rachmat.
Di bidang penganggaran, Komisi III fokus pada pencapaian target fiskal daerah. Sebagai komisi yang membidangi dinas-dinas penghasil, Komisi III mengharapkan pendapatan yang dihadirkan oleh dinas terkait dapat memenuhi target guna menunjang kapasitas pembangunan.
Selain itu, mereka mendorong integrasi retribusi parkir untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III, Made Laksmi mengungkapkan, kebijakan yang dijalankan perangkat daerah penghasil harus tetap memperhatikan transparansi dan kemanfaatan bagi warga, meski rincian angka target tidak dirinci mendalam pada paparan tersebut.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Tangerang Selatan,” terangnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel, Zulham Firdaus, memaparkan bahwa pihak BK selalu berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD dalam menjaga kedisiplinan dan memfasilitasi komunikasi musyawarah antaranggota dewan.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” pungkas Zulham.
Melalui kepemimpinan Wanto Sugito dan jajaran pimpinan dalam agenda coffee morning ini, DPRD Tangsel mempertegas perannya sebagai mitra kritis eksekutif yang berkomitmen penuh mengawal aspirasi masyarakat dan pembangunan kota yang lebih akuntabel. (red)
