Tangerang Selatan,parlemenbanten.com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Julham Firdaus, menegaskan komitmen kuat lembaganya dalam menjaga integritas, marwah, dan kedisiplinan seluruh anggota legislatif.
Hal tersebut disampaikan secara lugas dalam kegiatan coffee morning bersama insan pers bertema “Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2026” di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (29/10/2026).
Agenda strategis ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tangsel Dr. H. Mustopa, M.A. dan Wakil Ketua II Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos., serta dihadiri jajaran pimpinan komisi dan anggota dewan lainnya seperti Syamsul Hariyanto dan Steven Jansen.
Dalam pemaparannya, Julham Firdaus menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Kehormatan secara ketat berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD.
Regulasi ini menjadi landasan, gerakan, sekaligus ikhtiar BK untuk memfasilitasi, mengonfirmasi, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh anggota DPRD terkait agenda kerja dan keputusan yang telah disepakati bersama secara musyawarah.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” pungkas Julham.
Ia menambahkan, penguatan kedisiplinan internal ini merupakan pilar utama untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif di Kota Tangerang Selatan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa, menilai pemaparan capaian ini penting sebagai wujud akuntabilitas publik. “Ini akan menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan akan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, ikut menguraikan evaluasi di sektor birokrasi pemerintahan dan hukum. “Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif,” tutur Ledy.
Komisi I memberikan catatan mengenai rendahnya serapan anggaran OPD, penertiban bangunan tanpa izin, serta pemanggilan Green SM terkait kepatuhan regulasi usaha.
Di bidang ekonomi dan operasional teknis, Ketua Komisi II Ricky Yuanda Bastian menjelaskan bahwa dewan terus mengoptimalkan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan.
Salah satu tindakan nyata adalah berkolaborasi dengan Komisi IV memanggil manajemen taksi hijau di wilayah Ciputat guna menyelesaikan kendala operasional di lapangan.
Ketua Komisi IV, Rachmat Hidayat, menyambung pentingnya ketepatan waktu pembangunan fisik. “Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan,” ucap Rachmat.
Komisi IV juga mengawal pengawasan solusi air bersih E. coli di Serpong Lagoon agar dialihkan ke PT PITS, kesiapan venue Porprov (sepatu roda, baseball, softball) pada November, serta penambahan pompa banjir di Maharta, Ciputat, Perigi, dan Pondok Pucung.
Sedangkan dari sektor anggaran, Ketua Komisi III Dra. Made Laksmi Pusparini menekankan pemenuhan target pendapatan dari dinas-dinas penghasil dan mendorong integrasi retribusi parkir terpadu guna meminimalkan kebocoran kas daerah.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran dan transparan,” urai Made Laksmi.
Melalui penegasan kode etik oleh Julham Firdaus bersama pengawasan lintas komisi dalam forum coffee morning ini, DPRD Tangsel memastikan komitmennya untuk terus mengawal kinerja eksekutif agar seluruh program kerja berjalan transparan, tertib hukum, dan akuntabel demi kemaslahatan warga. (red)
