Tangerang Selatan,parlemenbanten.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dr. H. Mustopa, M.A., menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik mengenai aktivitas legislatif agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan pelaksanaan tugas para wakil rakyat sepanjang tahun 2026.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin langsung agenda coffee morning bersama insan pers di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan strategis bertema “Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2026” ini dipimpin Mustopa bersama Wakil Ketua II Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos., serta dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1, 2, 3, 4, Badan Kehormatan (BK), serta anggota legislatif lainnya seperti Syamsul Hariyanto dan Steven Jansen.
Dalam arahannya, Mustopa mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja triwulan III ini menjadi kesempatan emas bagi lembaga legislatif untuk memaparkan pertanggungjawaban fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan langsung kepada masyarakat melalui kemitraan dengan media massa.
“Ini akan menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan akan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujar Mustopa secara terbuka di hadapan awak media, menandai dibukanya ruang dialog dan tanya jawab yang interaktif.
Mustopa berharap, melalui keterbukaan komunikasi yang diinisiasi oleh pimpinan dewan ini, hubungan kemitraan dengan insan pers semakin kuat sehingga pengawasan terhadap jalannya program pemerintahan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran.
Selaras dengan arahan pimpinan mengenai responsivitas publik, Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, menegaskan jajarannya berupaya bersikap responsif terhadap masukan warga di bidang pemerintahan dan hukum. “Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif,” tutur Ledy.
Komisi I menyoroti maraknya bangunan tanpa izin, kelengkapan izin usaha (Green SM), perbaikan respons cepat kanal pengaduan publik, serta desakan penerbitan Perwal untuk ketegasan Perda.
Di sektor ekonomi dan operasional teknis, Ketua Komisi II Ricky Yuanda Bastian memaparkan pemaksimalan fungsi dewan melalui koordinasi lintas sektoral bersama Komisi IV dalam memanggil manajemen taksi hijau di wilayah Ciputat guna menyelesaikan gesekan di lapangan. “Kami memanggil bersama, ini menarik biar teman-teman juga tahu,” kata Ricky.
Ketua Komisi IV, Rachmat Hidayat, menyambung pentingnya ketepatan waktu pembangunan fisik. “Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan,” ucap Rachmat.
Komisi IV mengawal ketat pengawasan solusi air bersih E. coli di Serpong Lagoon ke PT PITS, kesiapan venue Porprov (sepatu roda, baseball, softball) pada November, serta penambahan pompa banjir di Maharta, Ciputat, Perigi, dan Pondok Pucung.
Sedangkan dari sektor anggaran, Ketua Komisi III Dra. Made Laksmi Pusparini menekankan optimalisasi target pendapatan dari dinas-dinas penghasil dan menyarankan integrasi retribusi parkir terpadu guna meminimalkan kebocoran kas daerah.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran dan transparan,” urai Made Laksmi.
Agenda paparan kinerja ini ditutup oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel, Zulham Firdaus, yang memaparkan langkah penegakan disiplin legislator berbasis Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” pungkas Zulham.
Melalui kepemimpinan dan komitmen keterbukaan yang ditunjukkan Dr. H. Mustopa, M.A. bersama seluruh jajaran legislatif dalam forum coffee morning ini, DPRD Tangsel memastikan akan terus mengawal ketat jalannya roda pemerintahan eksekutif agar tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat. (red )
