JAKARTA,parlemenbanten.com— Perumusan kebijakan publik yang instan tanpa proses evaluasi matang dan partisipasi publik yang riil mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Dalam Kursus IWAK Seri #3 yang digelar secara daring pada Jumat (14/8/2026), pakar ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo mengingatkan risiko munculnya episode baru kontraksi kedaulatan.
Forum yang menjadi wadah otokritik kebangsaan ini diselenggarakan oleh Genmuda ISRI—organisasi gerakan sarjana dan cendekiawan muda yang bergerak aktif dalam mendiseminasikan gagasan marhaenisme modern, keadilan sosial, serta penguatan otonomi daerah.
Acara ini dihadiri dan didukung penuh oleh Ketua Umum Diasma Sandi Swandaru, Sekretaris Jenderal Herman Dirgantara, Bendahara Umum Achmad Zamzami, serta jajaran pengurus pusat Genmuda ISRI.
Rimawan mencatat Indonesia berulang kali mengalami kontraksi kedaulatan sejak era kemerdekaan hingga krisis 1998, termasuk potensi risiko pelaksanaan perjanjian ART Indonesia–Amerika Serikat.
Guna memutus rantai buruk tersebut, ia menawarkan tiga agenda strategis nasional, yaitu desentralisasi, meritokrasi yang bersih dari praktik orang dalam, serta perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Desentralisasi dinilai sebagai jalan paling logis untuk membangun Indonesia karena otoritas pusat sering kali tidak memahami potensi dan persoalan spesifik di tingkat daerah.
Kegiatan daring ini diikuti secara antusias oleh para kader pengurus daerah, perwakilan elemen pemuda, serta jajaran birokrat daerah yang peduli pada isu tata kelola pemerintahan.
Guna mengonkritkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti tersebut, Genmuda ISRI menjadwalkan Kursus IWAK Seri #4 berikutnya dengan mengangkat tema otonomi daerah, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal. (sg)
