SERANG, parlemenbanten.com – Mengawal roda pemerintahan di daerah selama masa transisi politik membutuhkan figur birokrat yang tidak sekadar paham regulasi, melainkan tegak lurus pada komitmen transparansi. Portofolio inilah yang ditinggalkan Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE pasca menyelesaikan tugasnya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Kini, pengawas senior tersebut memusatkan seluruh energinya di tingkat nasional sebagai Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.
Bagi publik Tanah Jawara, kepemimpinan taktis A.Damenta selama masa transisi menuju pelantikan kepala daerah definitif memberikan catatan tersendiri dalam tata kelola birokrasi daerah. Karakter kepemimpinannya yang berbasis pada nilai-nilai integritas pengawasan tidak lepas dari rekam jejak panjangnya di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), fondasi akademis, serta latar belakang identitasnya sebagai birokrat berdarah Batak yang dikenal lugas.
Fondasi Akademis Internasional dan Tata Kelola Publik
Karakter kepemimpinan A.Damenta yang dikenal terstruktur dibangun dari komitmen akademis yang panjang. Pria kelahiran Surakarta (Solo), 30 Desember 1966 ini meniti tangga pendidikan administrasi secara bertahap dari jenjang diploma hingga doktoral:
- S3 Ilmu Administrasi (Kebijakan Publik): Universitas Indonesia (Lulus 2018).
- S2 Ilmu Administrasi (Kebijakan Publik): German University of Administrative Sciences (Lulus 2005), meraih gelar Mag.rer.publ..
- S1 Ilmu Administrasi (Manajemen Pembangunan Daerah): Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI) (Lulus 2000).
- D3 Keuangan dan Perbankan: Akademi Keuangan dan Perbankan (AUB) Surakarta (Lulus 1990).
Selain pendidikan formal, ia juga memperkuat kompetensi pengawasan profesionalnya di sektor publik dengan meraih sertifikasi ahli audit pemerintah, yaitu CGCAE (Certified Government Chief Audit Executive).
Kematangan Rekam Jejak dari Struktur Teknis hingga Pengawasan
Kariernya di kementerian dalam negeri dibentuk lewat proses panjang dari tingkat teknis hingga posisi pengambil kebijakan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) dan Inspektorat Jenderal:
- Sektor Perencanaan & Program (2008–2011): Menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran, hingga dipercaya menjadi Plt. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
- Sektor Sumber Daya & Infrastruktur (2015–2018): Mengemban posisi sebagai KASUBDIT Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air serta KASUBDIT Pekerjaan Umum Direktorat SUPD II. Kompetensinya di sektor ini membawanya ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II pada Ditjen Bangda.
- Sektor Pengawasan Itjen (2020–2024): Ditugaskan sebagai Inspektur II Itjen Kemendagri. Di posisi ini, Ucok melakukan pengawasan ketat terhadap efisiensi pengelolaan APBD provinsi dan pembinaan tata kelola pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
- Penugasan Eksekutif Daerah (2024): Berbekal pengalaman pengawasan tersebut, ia ditunjuk menjalankan penugasan lapangan sebagai Pj Wali Kota Palembang (dengan kebijakan melanjutkan revitalisasi Pasar 16 Ilir serta penataan bangunan liar) dan kemudian sebagai Pj Gubernur Banten.
- Inspektur Utama (2024–Sekarang): Dipercaya memimpin sektor pengawasan tertinggi di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.
Atas pengabdiannya selama puluhan tahun di birokrasi, ia menerima penghargaan tanda jasa kehormatan Satya Lencana Karya Satya X dan Satya Lencana Karya Satya XX.
Dukungan Keluarga dan Sisi Humanis
Di balik padatnya aktivitas kedinasan lintas daerah, dinamika karier A.Damenta berjalan selaras dengan dukungan keluarganya. Kehadiran sang istri sebagai penggerak TP PKK di daerah, baik saat mendampinginya di Palembang maupun kala mengawal pergerakan kader Posyandu di Banten, menjadi bagian penting bagi implementasi program kemasyarakatan lokal yang ia pimpin.
Ketegasan A.Damenta sebagai pengawas birokrasi berbanding lurus dengan komitmennya sebagai seorang kepala keluarga. Pria dengan dua anak ini dikenal sangat mengutamakan kehangatan keluarga. Perspektif personal inilah yang kemudian relevan dengan tugas besarnya hari ini dalam mengawal efektivitas program pembangunan ketahanan keluarga di tingkat nasional.
Merajut Harmoni Sosial Budaya lewat Karo Banten Bersatu (KBB)
Keterikatan A.Damenta dengan Banten juga menyentuh aspek sosial dan pelestarian budaya. Sebagai representasi tokoh diaspora keturunan Sumatra Utara, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Dewan Pembina Karo Banten Bersatu (KBB).
Kontribusi nyatanya terlihat ketika ia menjadi salah satu inisiator dan penggagas utama perhelatan akbar “Pagelaran Budaya Karo ” di Banten. Acara tersebut berhasil menjadi ruang pelestarian adat istiadat di tanah perantauan sekaligus menjadi jembatan silaturahmi antarkomunitas kemajemukan masyarakat di Banten dengan menghadirkan para tokoh nasional, ulama daerah, hingga unsur pemerintah pusat.
Menuju Purnatugas: Analisis Relevansi Kompetensi untuk Publik
Memasuki sisa masa bakti aktifnya sebagai PNS yang akan menyentuh batas usia pensiun pada Desember 2026, rekam jejak panjang A.Damenta menjadi bahan diskusi menarik di kalangan pengamat kebijakan publik. Pengalaman hulu-hilirnya mulai dari sistem pengawasan kementerian, pengelolaan otonomi daerah, hingga penguatan SDM nasional menjadikan profilnya menonjol sebagai salah satu representasi teknokrat senior.
Secara objektif, karakteristik kepemimpinan yang berbasis pada kepatuhan hukum dan sertifikasi audit (CGCAE) seperti yang dimiliki A.Damenta sangat relevan dengan kebutuhan pos-pos strategis pemerintahan ke depan. Dalam konteks reformasi birokrasi, kompetensinya dinilai sejalan dengan tantangan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk pembenahan sistem ASN, atau di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat tata kelola daerah.
Selain itu, keahlian auditnya juga memiliki relevansi kuat jika ditempatkan untuk memperkuat lembaga penegak akuntabilitas anggaran seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun dalam melanjutkan efisiensi program penguatan SDM di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Bagi redaksi parlemenbanten.com, terlepas dari ke mana langkah pengabdian selanjutnya setelah purnatugas pada penghujung 2026, rekam jejak A.Damenta memberikan pembelajaran penting bagi dunia birokrasi. Bahwa integritas sebuah kepemimpinan tidak diukur dari lamanya masa jabatan, melainkan dari kekuatan sistem, kepatuhan aturan, dan transparansi yang ditinggalkan demi kemaslahatan masyarakat luas. (sg)
