Jakarta, (parlemenbanten.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Raya menggelar diskusi bertajuk “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Warisan Jokowi atau Arah Baru” pada Kamis, 23 Januari 2025, di Sekretariat GMNI Jakarta Selatan. Diskusi ini diinisiasi oleh GMNI Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara.
Acara tersebut menghadirkan Ray Rangkuti (Founder Lingkar Madani), Alif Iman Nurlambang (Ketua Gerakan Indonesia Kita, Aktivis ’98), Prof. Anthony Budiawan (Managing Director Political Economy and Policy Studies), Muhammad Haedir (Manajer Riset dan MEL YLBHI), serta Salsabila Putri Pertiwi (Redaktur Konde.co). Diskusi dipandu oleh Bung Bena, demisioner DPC GMNI Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh puluhan aktivis GMNI serta mahasiswa.
Menyoroti Program 100 Hari Prabowo-Gibran
Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi survei kepuasan publik sebesar 80,9% terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru dirilis. GMNI Jakarta Raya berharap diskusi ini dapat menjadi ruang refleksi, kritik, dan saran konstruktif demi terciptanya evaluasi yang konkret.
Dalam paparannya, Prof. Anthony Budiawan menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang berbeda dengan pemimpin lain. “Indonesia bukan Amerika, dan Prabowo bukan Trump yang berani mengkritik kebijakan secara langsung,” ujar Anthony. Ia menambahkan bahwa perubahan kebijakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) memerlukan pendekatan yang halus.
Ray Rangkuti menilai beberapa program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), terkesan terlalu dipaksakan. “Program ini awalnya didominasi Gibran, tapi kini wajah Solo mulai digeser menjadi wajah Prabowo,” ungkap Ray. Ia juga mencatat bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi membuka peluang bagi Prabowo untuk bersaing secara langsung dengan Jokowi dalam pengaruh politik.
Sementara itu, Salsabila Putri Pertiwi menekankan pentingnya diskusi lanjutan dan aksi nyata untuk mengevaluasi program yang dianggap belum mencapai target. Ia menyoroti bahwa solusi cepat pemerintah sering kali kurang tepat sasaran, seperti program MBG yang dinilai jauh dari harapan.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Muhammad Haedir dari YLBHI mengkritik proyek-proyek yang dinilai lebih berpihak kepada pengusaha daripada rakyat, seperti proyek PIK 2 dan Rempang. Ia menegaskan, “Pemerintah saat ini sering menggunakan pendekatan militer dan polisi, yang justru menurunkan kualitas demokrasi.”
Aktivis ’98, Alif Iman Nurlambang, membandingkan kondisi saat ini dengan masa Reformasi 1998. Ia menjelaskan bahwa meski Reformasi berhasil mengubah posisi kekuasaan, peralihan kekuasaan ke kelompok progresif revolusioner tidak terjadi. “Kondisi objektif matang, tetapi kondisi subjektif belum cukup untuk menghasilkan perubahan revolusioner,” ujar Alif.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Melalui diskusi ini, GMNI Jakarta Raya berharap dapat memberikan masukan konstruktif untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan berbagai evaluasi yang diangkat, para peserta diskusi sepakat bahwa konsolidasi gerakan masyarakat diperlukan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan demokrasi.
