KABUPATEN LEBAK, (parlemenbanten.com)- Banten, kembali menghadapi kenyataan pahit. Pada 2024, Kabupaten Lebak tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Banten, hanya setelah Pandeglang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 8,44% dari total penduduk Lebak, yang setara dengan 111.710 orang, hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun ada penurunan signifikan dibandingkan angka kemiskinan pada 2021 (10,29%), kenyataannya, masalah kemiskinan yang mendalam masih menjadi tantangan besar di daerah ini.
Mayoritas masyarakat Lebak bergantung pada sektor pertanian dan perikanan untuk penghidupannya. Namun, ketidakstabilan cuaca, harga hasil tani yang fluktuatif, dan keterbatasan teknologi telah menjadi hambatan besar yang mengganggu pendapatan petani. Eka, seorang petani di Rangkasbitung, berbagi cerita tentang kondisi sulit yang sering dihadapinya. “Saat musim kemarau panjang atau harga pertanian turun, kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” kata Eka.
Selain sektor pertanian, masalah besar lainnya adalah kondisi infrastruktur yang jauh tertinggal. Akses jalan yang buruk, terbatasnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya akses layanan dasar di daerah pedesaan, seperti Baduy, semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat.
Gugun, seorang pengamat ekonomi, menilai ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Lebak.
Lebak memang memiliki potensi besar, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata, namun tanpa pengelolaan yang baik, potensi ini tidak akan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Gugun menambahkan, salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pendidikan yang lebih baik akan membuka peluang kerja bagi generasi muda dan membantu mereka beradaptasi dengan dunia kerja modern,” terangnya. Peningkatan infrastruktur juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar akses ke layanan dasar dapat dirasakan oleh seluruh warga, terutama di daerah terpencil.
Harapan Masyarakat untuk Perubahan
Masyarakat Lebak sangat berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam peningkatan kualitas hidup mereka.
Mimin, seorang ibu rumah tangga dari Kecamatan Malingping, mengungkapkan harapan warga untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan bantuan usaha agar bisa meningkatkan pendapatan keluarga. “Kami ingin ada program yang bisa membantu kami agar kehidupan bisa lebih baik,” ujarnya.
Namun, tak sedikit yang merasa kecewa dengan janji pembangunan yang sering terdengar namun belum terwujud. Budi, seorang pemuda di Leuwidamar, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami sering mendengar janji-janji pembangunan, tetapi di lapangan, kami belum merasakannya.”
Solusi dan Harapan ke Depan
Untuk keluar dari kemiskinan, dibutuhkan kerja keras dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah dan pusat harus meratakan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan yang memadai.
Masyarakat Lebak berharap agar prioritas utama pembangunan berikutnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Jika Lebak bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memperbaiki kualitas infrastruktur dan pendidikan, kemiskinan yang selama ini melanda dapat diminimalisir. Namun, perubahan tersebut hanya bisa terwujud dengan adanya komitmen nyata dari semua pihak.
(Dior)
